Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Bolsel dalam dua tahun terakhir relatif cukup baik, tahun 2023 ada 66,40 poin dan pada 2024 naik menjadi 67,14 poin atau terjadi peningkatan sebesar 0,74 poin. Angka kemiskinan turun menjadi 11,33% pada 2024, angka pengangguran turun menjadi 2,51% pada tahun 2024. Sementara, pertumbuhan ekonomi daerah menunjukan pertumbuhan yang stabil di angka 5,27% dibandingkan tahun 2023 yang mampu tumbuh 5,33%. Pendapatan perkapita menunjukan laju pertumbuhan yang fluktuatif, nilai PDRB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun mencapai Rp. 40,80 juta selama tahun 2024. Kemudian, pendapatan (Ratio Gini) tahun 2024 ada pada angka 0,29% artinya dari tahun ke tahun terlihat distribusi pendapatan Bolsel semakin merata.
Inilah data-data capaian kinerja makro pemda yang diungkap oleh Bupati H. Iskandar Kamaru SPt, MSi saat menyampaikan pidato Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan T. A 2024 di ruang paripurna DPRD, Kawasan Perkantoran Panango, Kec. Bolaang Uki, Rabu (26/3/2025).
Dalam momen rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ir Arifin Olii itu, Bupati Iskandar yang hadir bersama Wakil Bupati Deddy Abdul menambahkan untuk sektor keuangan kita bisa melihat bahwa pendapatan daerah masih mengandalkan anggaran dari pendapatan transfer sebesar 95,89%, dan lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,66%. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) hanya berkontribusi sebesar 3,52%. Karena itu, dirinya meminta komitmen dan kerjasama dari semua pihak agar dapat meningkatkan sumber PAD.
"Mari optimalkan pemanfaatan sumber PAD yang sudah ada serta menggali sumber potensi PAD baru lainnya dan memotivasi masyarakat agar dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dalam bentuk Bumdes," pinta top eksekutif ini.
Masih terkait PAD, Bupati menambahkan bahwa Pemda sedang merancang retribusi sampah. Selain itu, pemda juga sementara menghitung retribusi yang bisa ditarik dari pendistribusian air bersih ke masyarakat.
Orang nomor satu Bolsel ini lalu menjelaskan terkait dengan THL yang masuk sebagai PPPK penuh waktu dan ada paruh waktu dan ada yang tidak terakomodir. Di mana, yang tidak terakomodir ini oleh pemerintah pusat diminta untuk diangkat sebagai tenaga outsourcing berdasarkan kebutuhan di masing-masing daerah.
"Alhamdulillah tidak seperti daerah lain, kebijakan politik anggaran kita cukup baik, karena di luar sana ada pemda yang didemo oleh kepala desa dan aparatnya. Alhamdulillah di Bolsel berkat kerja sama yang baik dengan DPRD, sampai saat ini tidak ada THL yang menjerit karena gaji belum terbayar. Alhamdulillah juga gaji ke-14 atau THR dan TPP ASN sudah dibayarkan. Kemudian, 10% dana desa juga sudah dicairkan," bebernya di depan jajaran Anggota DPRD, Sekda M. Arvan Ohy SSTP, MAP, para pimpinan PD bersama jajaran ASN, para camat dan sangadi se-kab. Bolsel serta para jurnalis.
"Terima kasih kepada kepada semua pihak yang senantiasa mengikuti dengan cermat penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah ini baik dalam bentuk peran serta, partisipasi maupun kritik dan saran," pungkasnya.
Diketahui, usai penyampaian ini, semua fraksi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menyetujui Pertanggung Jawaban LKPJ Pemkab Bolsel T.A 2024 untuk dibahas di tahap selanjutnya.
