Today : Fri, 16 Nov 2018

Bupati Bolsel Buka Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan  Post By @admin   26/10/2018 - 3 minggu lalu

BOLSEL-Bupati Iskandar Kamaru, membuka resmi sosialisasi peraturan perundang-undangan di Balai Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Kamis (25/10/18).

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi daerah, diantaranya Asisten I Alsyafri Kadullah, Kepala Bagian Hukum Kadek Wijayanto, Kepala Bagian Humas Setdakab Ahmadi Modeong, Kasubag Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Biro Hukum Setdaprov Sulut Felix Lalombombuida, Sangadi (Kepala Desa) serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 81 desa.

Saat memberikan sambutan, Bupati mengatakan, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 menyebutkan kalimat mencerdaskan kehidupan Bangsa.

“Maka Sangadi dan BPD mempunyai peranan penting dan strategis dalam membantu tugas pemerintahan dan pembangunan,” jelasnya.

Pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan dilandasi dengan pemikiran bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum.

“Untuk itu segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk pemerintahan, harus profesional berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” jelasnya.

Kata Bupati, hirarki pembentukan perundang-undangan harus dipatuhi termasuk pembuatan peraturan desa, daerah, serta provinsi.

Dicontohkan pemberian nama desa atau nama jalan bisa juga menggunakan peraturan desa kecuali kabupaten harus melalui peraturan daerah dan itu semua bisa dirancang.

“Untuk itu kegiatan ini wajib diikuti dengan baik,” imbaunya.

Kembali dicontohkan seperti Desa Milangodaa yang sudah membuat peraturan desa (Perdes) terkait keamanan desa dari peredaran minuman keras, ternak liar, kebersihan, dan sebagainya.

Kamaru, menuturkan, diluar sana banyak Perdes yang dibuat tapi bertentangan dengan peraturan daerah (Perda) karena sejatinya tidak berdasarkan pada aturan dan perundang-undangan.

“Jangan sampai hal tersebut terjadi di Bolsel,” imbaunya.

Kata dia, pemerintah desa wajib mengkonsultasikan rencana Perdes sebelum diterbitkan kepada pemerintah kabupaten kemudian akan dikonsultasikan ke DPRD dan diuji publik.

Ditempat yang sama Kepala Bagian Hukum Kadek Wijayanto, mengatakan, sosialisasi ini dimaksudkan untuk menata prodak hukum di Bolsel dan peningkatan pengetahuan tentang penyusunan Perdes dan peraturan lain baik secara teknik maupun horizontal.

“Sehingga tercipta prodak hukum dan perundang-undangan yang baik di Bolsel,” jelasnya. (El)

 

Sumber Berita : tomini.news