Today : Mon, 10 Dec 2018

Korsupgah KPK Turun ke Bolsel Untuk Menindak Lanjuti MoU  Post By @admin   28/11/2018 - 2 minggu lalu

BOLSEL-Tim koordinasi supervisi dan pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), hari ini Selasa (27/11/18), turun ke wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).

 

Tim pencegahan korupsi yang beranggotakan Muh Indra Furqon dan Heri Nurdin, disambut baik oleh Bupati Bolsel Iskandar Kamaru bersama jajarannya.

Bupati pada kesempatan tersebut mengatakan, selaku pimpinan daerah sangat berterima kasih atas kunjungan tersebut. Kemudian berharap pengelolaan tata pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Kami akan dukung itu dengan secepatnya menerapkan aplikasi biar lebih maksimal manfaatnya untuk masyarakat,” kata Bupati.

Sebagai bagian dari kerja sama ini lewat MoU beberapa waktu lalu maka dilaksanakan supervisi atas progres rencana aksi yang sudah disepakati untuk laporan November.

“Kami berterima kasih karena ini juga merupakan masukan buat Pemda dalam rangka menciptakan pemerintahan good government and clean government,” jelasnya.

Usai bercengkrama dengan bupati, mereka melanjutkan pertemuan tertutup bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepatnya di ruang Sekretaris Daerah (Sekda).

Pertemuan tertutup tersebut berlangsung kira-kira pukul 10.30 WITA dan berakhir pada pukul 15.00 WITA yang diselingi dengan istirahat makan siang.

Furqon, saat diwawancarai media masa dan elektronik mengatakan, kehadiran mereka di Bolsel untuk menindak lanjuti komitmen pencegahan korupsi yang sudah disepakati oleh bupati, walikota, dan gubernur se-Sulut belum lama ini di Kota Manado.

“Ini adalah wujudnya, bagaimana seluruh Pemda ikut melakukan kegiatan pencegahan,” jelasnya.

Kata dia, pencegahan itu tugas bersama bukan hanya tugas KPK semata. Pemda, wartawan, LSM, dan semua elemen bangsa harus bersama-sama mencegah.

Kemudian Pemda wajib memenuhi segala kriteria yang ada dalam sistem Monitoring Center for Prevention (MCP).

“Tujuannya apa, yaitu menutup cela-cela yang berpotensi adanya penyimpangan tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Dia berharap, kedepan tidak ada lagi uang-uang Negara dan pajak yang disalah gunakan. Dimana APBD harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

“Tidak boleh untuk suatu kelompok atau pribadi, kami konsisten untuk itu,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut ada tiga sektor yang menjadi perhatian utama Korsupgah KPK, diantaranya bagian perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, kemudian perizinan satu pintu.

“Ini kita soroti benar, jangan ada yang terindikasi korupsi,” tekannya.

Sekali lagi dia menjelaskan kedatangan mereka ke Bolsel sebagai pencegahan terjadinya korupsi. Bertugas mengingatkan hal apa saja yang harus dihindari lewat pembinaan.

“Kami datang sebagai pencegahan, jadi jangan tanya kasus,” jelasnya kemudian tersenyum.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Marzanzius Arvan Ohy mengatakan, mereka datang untuk menindak lanjuti komitmen bersama antara bupati, wali kota, DPRD, dan gubernur.

“Supervisi tersebut untuk melihat dan memantau sudah sejauh mana tindak lanjut aksi yang sudah menjadi komitmen khususnya laporan di bulan November 2018,” jelasnya.

Kata Sekda, ada beberapa bidang yang menjadi perhatian Korsupgah KPK, diantaranya Bappelitbangda, terkait perencanaan penggunaan SIMDA, Bagian Kepegawaian pemberian TTP berdasarkan penghasilan dan berdasarkan beban kerja serta Evajab.

“Kemudian keuangan terkait pengamanan aset terutama penggunaan aplikasi SIMDA barang milik daerah dan keuangan, pengadaan barang jasa integrasi LPSE UKPBJ,” jelas Sekda.

Selanjutnya Bagian Hukum terkait tindak lanjut LHKPN dimana untuk Bolsel dari 110 wajib lapor masih ada dua yang belum melapor. Perizinan wajib menggunakan aplikasi online One Stop Service (OSS).

“Dimana Bolsel tahun 2019 sudah akan kesitu. Persiapan pengadaan bangunan untuk kantor dan pengadaan CCTV, call center, serta pengelola dari Dinas PUPR sebagian akan ditarik kesitu,” jelasnya.

Perlu diketahui untuk hasil pertemuan tersebut bisa dibaca se-Indonesia melalui aplikasi Monitoring Center Prevention (MCP) milik KPK. (Jas)

Sumber berita : tomini.news