Today : Sat, 24 Aug 2019

Bupati Bolsel Hadiri FGD Hibah Kapal  Post By @admin   11/12/2018 - 9 bulan lalu

BOLSEL -- Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Iskandar Kamaru Spt, menghadiri Fokus Grub Discussion (FGD) hibah kapal pelayaran rakyat (Pelra) hasil pembangunan tahun 2018.

Bupati tidak sendirian, didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Wahyudin Kadullah.

Kegiatan yang dilaksankan oleh Kementrian Perhubungan (Kemenhub) di Hotel Redtop Jakarta Senin (10/12/18), mengangkat tema ‘Peranan kapal pelayaran hibah dari Kemenhub kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan konektivitas transportasi laut dalam mewujudkan program Nawacita.

Seperti yang diketahui, acara tersebut dihadiri oleh kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Seperti yang disampaikan oleh juru bicara (Jubir) Bupati Ahmadi Modeong, bahwa kehadiran beliau bersama jajaran tidak lain selain untuk menyamakan persepsi semua pemangku kepentingan.

“Bolsel salah satu dari 94 kabupaten/kita yang telah diusulkan,” jelasnya.

Dijelaskan berbagai pembahasan disampaikan oleh Kemenhub, satu diantaranya meningkatkan pelayanan transportasi laut ke daerah-daerah yang belum terlayani angkutan kapal perintis.

Pemerintah pusat sendiri kata dia, nantinya akan mengembangkan pelayaran rakyat untuk memudahkan masyarakat.

“Termasuk juga dengan membangun armada kapal Pelra di galangan-galangan kapal tradisional,” jelas Ahmadi.

Apa yang dilaksankan merupakan bukti kepedulian pemerintah dalam meningkatkan usaha ekonomi pelayaran rakyat, kemudian membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitar.

“Kapal pelra yang dibuat oleh Kemenhub sudah dilengkapi dengan fasilitas keselamatan yang cukup modern dan lengkap,” jelasnya.

Diantaranya perlengakapan keselamatan jiwa, pencegah kebakaran, peralatan navigasi, radio komunikasi diantaranya GPS dan AIS, pencegah pencemaran lingkungan dan lain sebagainya.

Kemenhub sendiri pada tahun 2018 ini membangun 94 unit kapal Pelra. Rencananya akan dihibahkan kepada pemerintah daerah di wilayah tertinggal, terluar, terpencil, dan perbatasan (T3P).

“Ini juga untuk meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam pelayanan transportasi angkutan laut bagi masyarakat lokal. Baik untuk penumpang umum, barang, maupun wisatawan,” tandasnya. (El)

 

Sumber berita : tomini.news