Today : Tue, 22 Oct 2019

Pemkab Bolsel Serahkan Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 ke Gubernur  Post By bowo   20/06/2019 - 4 bulan lalu

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menjadi daerah yang pertama menyerahkan Ranperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (20/6/2019).

Hal tersebut dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana wajib membuat dan menyampaikan Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ranperda tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolsel Lasya L Mamonto S.Pt M.E dan diterima oleh Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Drs Djoni M Wilar.

Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulut, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan Pemda pertama yang telah menyampaikan Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 diikuti oleh Kota Bitung dan Pemkab Sitaro.

Ditempat terpisah Kepala BPKPD Lasya L Mamonto S.Pt M.E mengatakan, penyusunan Ranperda ini merupakan agenda tahunan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Berdasarkan ketentuan Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi,” jelasnya.

Kata dia, ini juga berkat komitmen dan dukungan pihak legislatif yang telah berupaya maksimal dalam pembahasan Ranperda dimaksud dan terus menjaga konsistensi menjadi daerah tercepat dalam penyampaian Ranperda sebagaimana dimaksud. Selanjutnya kami menunggu jadwal evaluasi oleh Tim Pemrov sebelum ditetapkan menjadi Perda.

 

 

 

SUMBER : TOMINI.NEWS

Editor : Felix Tendeken