Guna menjaring aspirasi, saran dan masukan pendahuluan dari para pemangku kepentingan serta warga masyarakat terhadap prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026, Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melaksanakan Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Bolsel T.A 2026.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati H. Iskandar Kamaru SPt, MSi ini dihadiri oleh perwakilan legislatif, jajaran forkopimda kabupaten, Sekda M. Arvan Ohy SSTP, MAP bersama para pejabat tinggi pratama Pemda dan jajaran sangadi se-kab. Bolsel.

"Nantinya setelah dirumuskan dan dituangkan dalam berita acara, hasil konsultasi publik ini akan menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan rancangan RKPD dan rancangan Renja PD kabupaten Bolsel tahun 2026," tegas top eksekutif ini di Lapangan Futsal Kawasan Perkantoran Panango Kec. Bolaang Uki, Selasa (14/1/2025).

Disebutkan juga bahwa forum konsultasi publik ini merupakan tahapan penting sebelum dilaksanakannya musrenbang RKPD kabupaten di tingkat kecamatan, forum lintas perangkat daerah dan musrenbang tingkat kabupaten nanti.

"Kegiatan ini idealnya dilakukan setelah RPJMD tahun 2025-2029 bupati dan wakil bupati terpilih telah disusun. Akan tetapi, sesuai dengan tahapan perencanaan daerah yang diatur melalui UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka forum ini harus dilaksanakan dengan ketentuan pemerintah daerah akan menjaga konsistensi dan keselarasan antara dokumen perencanaan pusat dan daerah, antar dokumen RPJPD, dokumen RPJMD dan Renstra PD," jelas orang nomor satu Bolsel ini.

Sebagai informasi, sesuai dengan dokumen RPJMD 2021-2026 Kab. Bolsel, maka tema pembangunan adalah: “Peningkatan Kedaulatan, Kemandirian dan Kesejahteraan melalui Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan“ dengan delapan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Program peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.

2. Program peningkatan pelayanan kesehatan.

3. Program menjaga toleransi, keagamaan dan keamanan warga

4. Program pengembangan infrastruktur.

6. Program peningkatan sektor unggulan daerah

7. Program pelestarian lingkungan hidup.

8. Program peningkatan reformasi birokrasi.